Dampak Kerugian dari Kehadiran Mobil Murah
"Kebijakan mobil murah ramah lingkungan layaknya kebijakan predator lantaran akan mencaplok sektor-sektor lain. Termasuk sektor pajak yang akan dimakan," ujar Tulus usai diskusi Polemik yang bertemakan 'Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2013).
Menurut Tulus dirinya mencatat mobil LCGC ini diberikan kompensasi sebesar 10 persen dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang mewah. Maka minimal dalam satu tahun pemerintah kehilangan Rp 10 triliun untuk mobil LCGC ini.
"Belum lagi subsidi BBM yang pasti akan melambung setinggi langit dengan target pertumbuhan industri otomotoif khususnya mobil LCGC yang dipatok setiap tahun bisa mencapai 600 ribu unit," ujar Tulus.
Penolakan juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI fraksi Golkar Hetifah menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. "Pemerintah harus hati-hati dalam membuat kebijakan, apakah kebijakan tersebut akan memberikan lebih banyak dampak negatif kepada publik atau tidak," ujarnya.
sumber: detik.com http://news.detik.com/read/2013/09/28/125231/2372087/10/ini-dampak-kerugian-dari-kehadiran-mobil-murah
Opini:
Banyak pro dan kontra mengenai kebijakan pemeritah mengenai mobil murah ini. menurut saya kebijakan ini cepat atau lama akan membuat kota jakarta atau kota besar lainnya akan semakin macet. Mobil yg di perkirakan akan mendapat potongan pajak ini bakal di serbu masyarakat. Cukup ironi bus transjakarta saja yang berguna buat transportasi masal masih di pungut pajak oleh pemerintah.
Banyak pro dan kontra mengenai kebijakan pemeritah mengenai mobil murah ini. menurut saya kebijakan ini cepat atau lama akan membuat kota jakarta atau kota besar lainnya akan semakin macet. Mobil yg di perkirakan akan mendapat potongan pajak ini bakal di serbu masyarakat. Cukup ironi bus transjakarta saja yang berguna buat transportasi masal masih di pungut pajak oleh pemerintah.
Tidak tepat kebijakan ini dilakukan pemerintah alangkah baiknya pemerintah khususnya pusat membantu pemerintah daerah untuk menyiapkan transportasi masal yg lebih efisien.